Sri Mulyani Ingin Masyarakat Bayar Pajak Semudah Isi Pulsa, Begini Caranya

4 menit
pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Shutterstock)

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga, atau yang disingkat menjadi MPN G3, di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai informasi, modul ini adalah penyempurnaan dari MPN G2, suatu sistem untuk mengelola penerimaan negara, termasuk pajak.

Sri Mulyani menyampaikan, modul generasi ketiga ini adalah salah satu sistem yang dibangun Kemenkeu dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu. Tidak hanya itu, modul ini diresmikan juga dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya.

Apa kelebihan MPN G3 dibandingkan pendahulunya?

Menurutnya, salah satu keunggulan MPN G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. 

Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit. Para pelaksana penerimaan negara itu dikenal sebagai lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.

“Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak,” ujar Sri Mulyani di Jakarta. 

Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak masuk menjadi bagian lembaga persepsi. Dengan demikian, maka total bank/pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga.

Melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on). Dengan single sign on itu, penyetor bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. 

“Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi,” tambahnya.

Selain MPN G3, Menkeu juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya. Inovasi tersebut berupa integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah. Kemudian, ada pula rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan. Semua inovasi ini saling mendukung dan menciptakan ekosistem keuangan negara berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, misi menjadikan APBN berbasis digital dapat tercapai. 

MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Tahun 2018, dari Rp 2.064 triliun penerimaan negara, Rp1.904 triliun disetor melalui MPN, atau sekitar 92 persen. 

Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara. MPN juga memproses  95,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi rupiah dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat. 

Hingga 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN. 

Baca juga: Kesulitan Bawa KTP Asli Sesuai STNK Kendaraan, Tetap Bisa Bayar Pajak Gak Ya?

Cerita Sri Mulyani

pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Shutterstock)

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani bercerita saat melakukan perjalanan liburan bersama keluarga, sang suami Tony Sumartono kehabisan pulsa dan mengaku meminta tolong kepada anaknya untuk mengisi pulsa.

“Saya minta isi ke anak saya, jadi memang benar ada istilah mama minta pulsa, tapi ini ayah, baru saja diminta transaksi pembelian pulsa sudah selesai,” ungkap Sri Mulyani.

Dirinya merasa bingung, sebab baru saja diminta, transaksi pembelian pulsa sudah selesai dan pulsa dengan cepat terkirim. Sebab yang ada dalam benak pikirannya adalah membeli pulsa melalui toko atau counter pulsa.

“Karena saya menteri keuangan golongan kolonial, saya impress dong dengan kecepatan isi pulsa itu. Besoknya, saya instruksikan ke tim kementerian keuangan, ‘Kok orang beli pulsa cepat banget?’,” ungkap Menkeu.

Atas kejadian tersebut inilah, Sri Mulyani meminta agar layanan perpajakan harus seringkas dan secepat mungkin. Tujuannya adalah agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bisa meningkat karena kemudahan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Saya instruksikan ke Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran. Pajak terima pajak, BC terima bea, cukai, PNBP, anggaran terima BLU, non pajak, royalti, hasil perpanjangan paspor, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Khusus Pengusaha, Begini Cara Pakai e-Nofa buat Dapatkan Nomor Seri Faktur Pajak

Penerimaan Pajak 2018

pajak
Ilustrasi pajak. (Shutterstock)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%. Pertumbuhan perpajakan ini, menurut Menkeu, merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. 

Rasio pajak pun mencapai 11.5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2017.  

“Dengan perbaikan penerimaan perpajakan maka rasio pajakan mengalami perbaikan yang cukup signifikan hanya dalam waktu 1 tahun,” jelas Menkeu.

Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga menunjukkan kinerja yang sangat impresif. Dari target awal sebesar Rp 194,1 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mampu mengumpulkan penerimaan hingga Rp205,5 triliun atau mencapai 105,9%. 

“Meskipun kita mengalami perubahan tarif cukai tapi kita tetap bisa mencapai target. Yang membuat kenaikan cukai terutama tembakau adalah kegiatan bea cukai yang sangat intensif dan enforcement terhadap rokok ilegal,” tambahnya.

Di samping itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mampu mencapai 147,8% dari APBN 2018 juga merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009. Dari peningkatan ini, ia pun mengungkapkan bahwa reformasi perpajakan sudah mulai menunjukkan hasil. 

Kesadaran membayar pajak, peningkatan basis data pajak pasca tax amnesty dan juga informasi  yang didapat dari Automatic Exchange of Information (AEOI) diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan perpajakan.

“Meskipun kita mengumpulkan penerimaan pajak yang cukup besar, dunia usaha merasakan insentif perpajakan yang cukup kuat juga. Jadi kita membuat keseimbangan. satu sisi mengumpulkan pajak, namun kita juga memberikan kepada masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya. (Editor: Ruben Setiawan)

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.