Siap-Siap, Belanja Online dan Fintech Bakal Kena Pajak

2 menit
Ilustrasi Wanita Sedang Belanja Online (Shutterstock)
Ilustrasi Wanita Sedang Belanja Online (Shutterstock)

Bagi kamu yang suka melakukan belanja online, dan menggunakan jasa fintech siap-siap untuk dikenakan pajak. Pemerintah menganggap selama ini perkembangan dunia digital di Indonesia belum diimbangi dengan kontribusi terhadap penerimaan negara. Utamanya dari sektor perpajakan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah berencana membuat regulasi baru terkait dengan transaksi online. Nantinya regulasi tersebut akan berbentuk Undang-Undang (UU).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, aturan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi negara untuk memungut pajak dari transaksi online yang terjadi.

“Bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini (dari) berbagai transaksi online yang terjadi di negara ini,” ujar Bambang.

Bambang menyebut, hingga saat ini belum ada aturan khusus tentang belanja online  yang tengah berkembang pesat dan digemari oleh masyarakat.

Selain itu, Ketua DPR ini melihat bisnis pada era digital tengah menjadi pesaing utama bisnis-bisnis konvensional. Akan tetapi kontribusi terhadap negara masih terbilang minim.

“Selama ini kita belum bisa menjangkau, tetapi dalam waktu dekat kita sedang membahas dengan pemerintah. Agar triliunan transaksi di sini bisa kita tarik pajaknya. Sehingga ada tambahan pemasukan bagi negara,” paparnya.

DPR Lakukan Kajian

Menurutnya, saat ini DPR juga telah melakukan kajian terhadap persoalan yang sedang terjadi saat ini.

“Saat ini semua usulan dari masyarakat sedang dalam kajian di DPR. Apakah nanti kebutuhan untuk mendesak, sangat tergantung kepada apa yang diharapkan oleh publik. Bisa berasal dari inisiatif pemerintah, berasal dari DPR semua sedang dalam kajian plus minus,” kata Bambang.

Namun demikian, dari sisi perlindungan konsumen, Bambang menilai sudah ada upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Utamanya bagi mereka yang sering melakukan transaksi online ataupun melalui fintech.

“Sampai saat ini masih banyak aturan regulasi yang bisa masih bisa melindungi konsumen. Seperti undang-undang perlindungan konsumen dan keuangan kita juga masih bisa,” katanya.

Akan tetapi, peran aktif pemerintah dalam mengawasi dan melakukan penindakan terhadap fintech ilegal juga harus dilakukan secara konsisten. Sebab jika tak konsisten dan minim pengawasan, maka fintech ilegal akan semakin meresahkan masyarakat.

Tentunya akan menjadi tidak baik, dan menganggu iklim bisnis tersebut. “Konsisten diperlukan untuk perkembangan fintech,” jelasnya.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

 

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.

Mau lebih cerdas kelola uang?

Dapatkan tips saham, karier, inspirasi bisnis dan konten menarik lainnya!