803 Fintech P2P Lending di Indonesia Ilegal, Ini Pesan OJK

2 menit
Ilustrasi Fintech P2P Lending Ilegal (Shutterstock)
Ilustrasi Fintech P2P Lending Ilegal (Shutterstock)

Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat 803 perusahaan pinjam meminjam uang online atau fintech peer to peer lending (P2P) ilegal.

“Fintech ilegal sampai saat ini berjumlah 803 entitas,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing di Jakarta.

Sedangkan fintech yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia baru 99 perusahaan.

Menjamurnya fintech ilegal saat ini disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tinggi akan pinajam dana yang mudah cair, cepat, tetapi tidak cermat dalam memilih pinjaman.

“Kondisi saat ini kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan perbankan,” ungkap Tongam.

Selain itu, diakui bahwa mengajukan pinjaman melalui fintech ilegal juga sangat mudah. Dibandingkan dengan fintech legal atau resmi yang selektif dalam memberikan pinjaman kepada konsumen.

Namun demikian, dibalik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, fintech ilegal memiliki sejumlah masalah yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Adapun kerugian tersebut, mulai dari bunga pinjaman yang tidak wajar, pencurian data pribadi, hingga proses penagihan yang melewati batas kewajaran. Seperti penagihan juga dilakukan kepada kerabat, keluarga, hingga atasan dalam pekerjaan.

Gak hanya itu, penagihan disertai ancaman, fitnah, penagihan sebelum jatuh tempo, hingga pelecehan seksual kerap didapatkan konsumen jika meminjam pada fintech ilegal.

Temuan Sejak 2018

Adapun 803 fintech ilegal merupakan akumulasi temuan satgas dari tahun 2018 hingga 2019 saat ini. Tercatat pada 2018 lalu ditemukan 404 fintech ilegal. Dan pada 2019 hingga akhir Maret tercatat mencapai 399 penyelenggara fintech ilegal.

Kemudian, dari 803 yang ditemukan ilegal, hanya 22 persen yang memiliki server di Indonesia, dan 40 persen belum diketahui asal muasal servernya. Selebihnya terdapat di Amerika Serikat 15 persen, Singapura 10 persen, dan 2 persen di China.

Selain fintech, satgas juga tengah menemukan investasi bodong, yakni 8 multilevel marketing, 4 investasi cryptocurrency, 14 forex, dan 4 investasi. Juga 17 entitas lain, termasuk investasi umrah.

Dari banyaknya temuan ini, Tongam mengharapkan agar masyarakat lebih hati-hati dan cermat memilih instrumen investasi yang aman dan terdaftar.

“Kenali lembaganya, terdaftar di OJK atau tidak, lalu rasional atau tidak untung dan bonusnya,” paparnya.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.