Resmi Jadi Menteri, Prabowo dan Nadiem Digaji Rp 18 Juta per Bulan!

3 menit
gaji menteri
Prabowo Subianto (Instagram/@prabowo)

Setelah dilantik Presiden Jokowi, kini saatnya mengetahui gaji menteri. Tentunya gaji menteri bukanlah alasan bagi mereka menjadi pembantu presiden, melainkan pengabdian terhadap negara yang utama. 

Gaji menteri berupa gaji pokok, dan tunjangan. Tapi selain dua keistimewaan itu, menteri juga berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. 

Berikut ini rincian besaran gaji menteri yang bakal dibawa pulang oleh Prabowo dan menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. 

Gaji menteri dan tunjangannya 

1. Gaji pokok menteri cuma Rp 5 jutaan 

Besaran gaji menteri sudah diatur lewat peraturan pemerintah. Dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000, disebutkan bahwa menteri sekaligus mantan menteri berhak mendapatkan hak keuangan atau hak administratif. 

Mengenai besarannya, tertulis dengan jelas di pasal 2 peraturan pemerintah tersebut. Bunyinya, “Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan.” 

Kalau di bandingkan dengan Anggota DPR, gaji pokok menteri ini masih lebih besar. Karena berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK/.02/2015 anggota dewan hanya mendapatkan gaji pokok Rp 4.200.000 per bulannya. 

2. Tunjangannya Rp 13 jutaan 

Meski gaji pokoknya kecil, menteri juga berhak atas tunjangan jabatan. Besaran tunjangan diatur di dalam Pasal I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001.

Di Ayat 1 dijelaskan, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Lembaga Negara, Menteri Negara,   Jaksa Agung, sampai Panglima TNI berhak mendapatkan tunjangan jabatan Pejabat Negara setiap bulannya. Sementara mengenai nominal besarannya, dijelaskan secara terpisah di Ayat 2. 

Posisi Tunjangan jabatan pejabat negara 
Presiden Rp 32.500.000
Wakil Presiden Rp 22.000.000
Ketua Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Rp 15.120.000
Wakil Ketua Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Rp 12.474.000
Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan pejabat lain setingkat menteri  Rp 13.608.000
Ketua Muda Mahkmah Agung Rp 7.938.000
Anggota DPR, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota BPK, Hakim Anggota MA Rp 7.560.000
Kepala Daerah Provinsi Rp 5.400.000
Wakil Kepala Daerah Provinsi  Rp 4.320.000
Kepala Daerah Kabupaten/Kota Rp 3.780.000
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Rp 3.240.000

Dilihat dari tabel tersebut, tunjangan jabatan menteri negara sebesar Rp 13.608.000. Jika ditambahkan dengan gaji pokoknya, berarti menteri setiap bulannya mengantongi penghasilan tetap Rp 18.648.000. 

Dana operasional dan fasilitas yang didapat 

Selain gaji menteri yang berjumlah 18.648.000, menteri negara juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas lainnya, di antaranya dana operasional dan protokoler. 

1. Dana operasional sampai Rp 120 juta per bulan

Setiap bulannya, menteri berhak mendapatkan dana operasional. Tentang dana operasional ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri atau Pimpinan Lembaga. 

Dana Operasional sengaja disediakan khusus bagi menteri guna menunjang segala aktivitasnya yang bersifat strategis dan khusus. Dana ini diberikan setiap bulannya yang dialokasikan dari anggaran kementerian. 

Sayangnya, tidak ada penjelasan terperinci mengenai besaran dana operasional ini. Tapi, Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti dikutip dari Berita Satu pernah menyebut kalau dana operasional menteri sekitar Rp 120 juta. 

Penggunaan dana tersebut bersifat fleksibel, namun tetap memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, menteri harus menggunakannya secara efektif dan efisien untuk tujuan-tujuan strategis. 

2. Fasilitas rumah menteri 

Gaji menteri Indonesia memang cuma Rp 18 jutaan, tapi fasilitas yang diberikan negara sangat komplit, salah satunya rumah dinas. 

Pemerintah memiliki dua kompleks rumah dinas khusus menteri, di Jalan Denpasar dan Jalan Widya Chandra, Jakarta. Kompleks tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mewah sekelas vvip, dengan pengamanan ekstra. 

Menteri yang tengah bertugas dipersilakan menempatinya bersama keluarga selama menjabat di pemerintahan. Menteri Budi Karya dan mantan menteri Susi Pudjiastuti dulu tinggal di rumah dinas lho

Karena lokasinya strategis, jadi para menteri bisa dengan sigap menuju istana bila dipanggil oleh Presiden. Namun, mereka juga diperbolehkan untuk memilih tinggal di rumah pribadi. 

3. Fasilitas kendaraan dinas 

Selain rumah, menteri negara juga mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang mobilitas mereka selama menjabat. 

Baru saja Pemerintah dan DPR RI menyetujui pembelian kendaraan dinas baru untuk menteri Jokowi 2019-2024. Menggelontorkan uang negara sebesar Rp 147 miliaran, Prabowo dan yang lainnya bakal mendapatkan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. 

Mobil ini termasuk jenis kendaraan hybrid yang ramah lingkungan, karena tenaga penggeraknya menggunakan baterai dan juga bensin. 

Keunggulan lainnya, eksterior dan interiornya sangat mewah. Sangat cocok untuk dijadikan mobil operasional sekelas menteri negara. 

Tenaganya gak perlu diragukan lagi, karena mobil ini dibekali dengan mesin 2.500 cc 4 silinder. Bisa menghasilkan tenaga setara dengan 223 tenaga kuda dan torsi 221 Nm. 

Itulah gaji dan fasilitas yang diperoleh Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Prabowo dan Nadiem Makarim. Kalau di bandingkan gaji anggota DPR dan bos-bos BUMN, mereka masih kalah. 

Anggota DPR itu setiap bulannya bisa mengantongi uang Rp 50 jutaan, sementara Dirut BUMN bisa mengantongi sekitar Rp 90 jutaan ke atas, tergantung dari profit perusahaan. 

Meski demikian, gaji menteri hanyalah bonus bagi mereka yang menjabat. Tujuan utama mereka bekerja bukan demi materi, melainkan demi memberikan pengabdian yang terbaik untuk negara. (Editor: Chaerunnisa)

Okky Budi
Okky Budi

Penggemar Tsubasa yang jadi sarjana sosial. Kini secara sengaja masuk ke dunia finansial. Semoga bisa memberikan tulisan yang bermanfaat buat pembaca.