Jelang Pelantikan, Simak Dulu Rapor Presiden Jokowi Periode I

5 menit
Presiden Jokowi (Shutterstock)

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan berakhir. Selama lima tahun pertama, sejumlah keberhasilan dan kegagalan kinerja pemerintahan Jokowi jilid I.

Beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi sesuai RPJMN 2015-2019 antara lain, inflasi yang stabil. Dari target 3,5-5 persen, pemerintah berhasil mencapai di kisaran 3-4 persen.

Begitu pula dengan rasio elektrifikasi yang berhasil dinaikkan menjadi 98,83 persen dari 81,5 persen. Di sisi lain, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Selama lima tahun, pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target. “Memang ini lebih rendah dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya (2010-2014) yang rata-rata mendekati 5,5 persen sampai 6 persen,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Rapor Presiden Jokowi Periode I (MoneySmart.id)
Rapor Presiden Jokowi Periode I (MoneySmart.id/ Indri Solihin)

Target Periode 2

Memasuki periode kedua, pemerintahan Jokowi bersama dengan Ma’ruf Amin menargetkan, pembangunan infrastruktur di 2020-2024 fokus pada tiga kerangka utama. Diantaranya Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan.

Selain itu, juga ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital. Hal ini telah tertuang dalam perencanaan teknokratis (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional untuk pemerintahan berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum. Kemudian pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multi-purpose.

Transportasi dan Energi Jadi Fokus

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana-prasarana transportasi. Lalu ketenagalistrikan dan energi, dan teknologi informatika untuk mendukung pengembangan Big Data, Internet of Things (IoT) maupun Artificial Intelligence (AI).

Sementara, pembangunan infrastruktur perkotaan akan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan hidup di kota. Seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi, serta pengolahan dan pengelolaan limbah.

Pembangunan infrastruktur ke depan juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana. Disamping kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya.

“Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,07 persen,” ujar Menko Darmin di Jakarta

Hasil kebijakan ini juga diakui secara global. Bank Dunia melalui laporan daya saingnya menilai peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 52 pada 2018.

Lalu, Logistic Performance Index juga menunjukkan peningkatan dari nilai indeks 2,7 di 2010 menjadi 3,1 di 2018.

Indonesia Top Five Investasi di Asia Pasifik

Indonesia juga telah menjadi negara Top Five untuk destinasi investasi di regional Asia Pacific. Walaupun masih dibawah target, realisasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di kuartal pertama 2019 mencapai Rp195 triliun atau naik 5,3 persen year-on-year (yoy).

Namun tak dipungkiri jika masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Seperti tumpang tindihnya regulasi, rendahnya tingkat kemudahan berusaha. Kemudian rendahnya kualitas dokumen penyiapan proyek, kurangnya akses ke pembiayaan infrastruktur terutama dari sisi ekuitas. Selain juga lemahnya kualitas SDM, dan perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi.

Untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar, Jokowi akan melakukan penguatan terhadap tiga hal dalam upaya percepatan infrastruktur.

Pertama adalah Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Hal ini sebagai tools berbasis data spasial dalam melakukan sinkronisasi pembangunan untuk menghindari adanya tumpang tindih.

Kedua, pembentukan KPPIP sebagai Special Delivery Unit penyediaan proyek infrastruktur yang terdiri bukan hanya para Aparat Sipil Negara (ASN). Tetapi juga dari profesional dan para ahli di bidangnya. Ini menjadi menopang pemerintah sebagai pengambilan keputusan untuk mempercepat penyediaan proyek.

Terakhir adalah penerapan kebijakan terkait peningkatan partisipasi swasta, yaitu upaya perbaikan sistem regulasi yang mengatur investasi dari pihak swasta. Ini untuk menindaklanjuti besarnya kebutuhan investasi swasta sesuai dengan naskah teknokratik RPJMN 2020-2024 yang mencapai 42 persen dari total investasi.

Tantangan Bangun 10 Bali Baru

“Seluruh pihak dari pemerintah, lembaga, dan badan usaha perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Hal ini agar penyediaan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Selanjutnya, kita perlu mengingat bahwa sebagian besar infrastruktur yang sudah atau sedang difokuskan saat ini adalah infrastruktur tulang punggung yang perlu didukung infrastruktur lainnya. Itu agar pemanfaatannya dapat dioptimalkan,” ungkap Menko Darmin.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun harus sesuai kebutuhan. Misalkan pelabuhan yang dibangun tidak perlu besar tapi benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Juga perlu dibangun sentra-sentra perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“(Kalau untuk bidang kemaritiman) Pertama, kami membangun industri pariwisata (10 destinasi Bali baru) dan membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kami pun mendorong pelayaran rakyat untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan besar dan kecil. Lalu membangun kawasan terluar dan tertinggal,” jelasnya.

Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla pun kini terus mengejar pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mulai dari pelabuhan, badan udara, jalan tol, hingga jalan trans Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Akan tetapi, meski dikebut pemerintahan saat ini, infrastuktur Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara lain.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) mencatat peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dunia mengalami kenaikan pada 2018.

Peringkat Pembangunan Indonesia Naik 30 Tingkat

Indonesia saat ini tercatat berada pada peringkat ke 52 pada 2018 atau naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya pada 2010.

Darmin mengatakan, meski secara peringkat mengalami kenaikan yang  positif, akan tetapi pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum menggembirakan.

“Setelah terjadi kenaikan tingkat infrastruktur, tentu capaian tersebut sangat memengaruhi kinerja logistik. Tampak indeks logistik perform kita membaik cukup signifikan antara 2010-2018. Meski begitu tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukup,” kata Darmin di Jakarta.

Berdasarkan data World Bank, pada 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen PDB.

Jadi, untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Diantaranya dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.

Belanja Infrastruktur Rp 4.180 Trliun

Darmin mengungkapkan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 triliun.

“Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ungkap Menko Darmin.

Secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun.

Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian.

Sedangkan, ada 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019.

Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp2.860 triliun.

Sementara itu, dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Menko Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur. Termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial. Meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Jokowi juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur. Seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.

Selain itu, Jokowi telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

Ayyi Hidayah
Ayyi Hidayah

Pecinta film yang senang berinvestasi. Menulis merupakan passion, menjadi perencana investasi merupakan panggilan hati