Hati-Hati, Pencurian Data Konsumen Makin Marak

2 menit
Data Konsumen Jadi Perhatian di Zaman Digital (Shutterstock)
Data Konsumen Jadi Perhatian di Zaman Digital (Shutterstock)

Perkembangan era digital saat ini menuntut perlindungan konsumen harus ditingkatkan. Ancaman pencurian data pribadi menjadi ancaman paling nyata yang harus dihadapi konsumen pada saat ini.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah perlindungan konsumen di era digital.

Selain itu, landasan hukum atau regulasi yang mengatur perlindungan konsumen era digital juga belum sepenuhnya ada.

“Perlindungan konsumen di era digital itu belum siap juga. Indonesia harus kerja keras juga untuk menyusun regulasi dengan hidupnya kita di era digital. Kita harus segera menyusun regulasi yang terkait dengan itu,” ujar Kepala BPKN Ardiansyah Parman di Jakarta.

Ardiansyah mengatakan, perlu peranan pemerintah dalam mengatur regulasi tersebut. Sebab Undang-undang perlindungan konsumen yang ada saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama era digital.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Usang

Terlebih, undang-undang perlindungan konsumen yang ada saat ini sendiri sudah berusia 20 tahun, yakni UU No. 8 tahun 1999.

“Perlindungan konsumen perlu menjadi jiwa amandemen undang-undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Undang-undang kerahasiaan data pribadi, kebijakan perdagangan melalui sistem elektronik, dan lebih penting adalah hadirnya strategi ekonomi digital yang mumpuni bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Selain memberikan landasan hukum berupa regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat daya dorong perlindungan konsumen.

“Momentum Voluntary Peer Review (VPR) harus dimanfaatkan untuk membuktikan keseriusan Indonesia terhadap perlindungan konsumen. Utamanya dalam membangun iklim kepercayaan bertransaksi atas berbagai barang dan jasa Indonesia,” jelas Adriansyah.

Sebab, kepercayaan publik dalam melakukan transaksi sangat penting untuk perkembangan ekonomi. Akan tetapi diperlukan regulasi yang kuat terutama mengenai perlindungan dan hak konsumen.

“Membangun kepercayaan pasar untuk bertransaksi ini sangat penting. Terutama dengan menghadirkan undang-undang dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan jalur pemulihan hak konsumen,” paparnya.

Apalagi secara statistik, perekonomian bisa berjalan dengan baik karena ada transaksi yang berkontribusi hingga 58 persen.

“Konsumen ini faktor penting yang harus mendapat perhatian. Sehingga regulasi pemerintah harus mendorong terciptanya praktek bisnis yang baik,” kata Adriansyah.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.