2 Masalah yang Paling Banyak Diadukan Konsumen Indonesia

2 menit
Ilustrasi Konsumen Komplain (Shutterstock)
Ilustrasi Konsumen Komplain (Shutterstock)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memaparkan, terdapat dua masalah yang paling banyak diadukan oleh konsumen di Indonesia sepanjang Januari-Maret 2019.

Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Arief Safari mengungkapkan, sepanjang Januari-Maret 2019 ini, BPKN menerima 154 laporan aduan konsumen. Dimana 129 pengaduan diantaranya merupakan aduan soal perumahan.

Perumahan

“Sektor perumahan 129 (pengaduan) kemudian untuk pembiayaan konsumen (pinjaman online) ada 6,” ujar Arief di Jakarta.

Dari sisi demografi, aduan soal perumahan berasal dari masyarakat dengan rentang usia 30-40 tahun. Mereka merupakan konsumen yang baru membeli tempat tinggal berupa rumah tapak hingga apartemen atau rumah vertikal.

Dari total 129 aduan konsumen, pengaduan konsumen rumah tapak mencapai 70 aduan, dan sisanya sektor apartemen.

Kemudian, dari sisi aduan, persoalan yang dilaporkan terkait masalah sengketa, sertifikat rumah tapak.

Sedangkan untuk apartemen, masalah yang sering diadukan terkait iuran, serah terima properti, dan masalah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Hingga Akta Jual Beli (AJB), dan aduan fasilitas umum apartemen yang tidak layak.

Sementara itu, Ketua BPKN Ardiansyah mengatakan, tingginya aduan masyarakat untuk sektor perumahan disebabkan oleh masih minimnya pemahaman masyarakat terkait cara pembayaran dengan kredit kepemilikan rumah (KPR).

“BPKN mendorong Kementerian PUPR, Gubernur, pemerintah daerah tetap mengedepankan perlindungan konsumen dengan menjalankan peraturan,” jelasnya.

Pinjaman Online

Sementara itu, sektor pinjaman online juga tengah menjadi .adalah yang sering diadukan konsueman, sepanjang Januari-Maret 2019, BPKN menerima 6 laporan terkait pinjaman online.

Pada masalah pinjaman online ini, mayoritas yang dilaporkan masyarakat adalah penyedia layanan pinjaman online ilegal, hingga aturan atau regulasi yang belum jelas dari pemerintah, dan cenderung kalah cepat dengan perkembangan fintech di Indonesia.

Selain itu, masalah lain yang sering dilaporkan konsumen yakni pengaduan dari tata niaga elektronik e-commerce sebanyak 4 aduan, jasa travel 2 aduan, fintech 2 aduan,  perbankan 2 aduan, telekomunikasi 2 aduan, dan sisanya pengaduan sektor otomotif.

BPKN memprediksi, selama tahun 2019 diperkirakan akan ada 600 aduan dari konsumen, hal ini melihat tren pada kuartal I 2019 yang mencapai 154 aduan konsumen.

Dari 1 Januari hingga 29 Maret 2019 tercatat ada 154, maka diprediksi, rata-rata pengaduan selama 2019 diperkirakan 600 aduan.

“Tahun lalu 500 lebih, akan melonjak terus karena kanal pengaduan kita buka terus,” ujar Ketua Komisi Advokasi BPKN Rizal E. Halim.

Sementara itu, BPKN meminta agar pemerintah lebih cermat dakam membuat regulasi usaha agar mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.

Sebab, selama ini, konsumen merupakan titik terlemah ketika berhadapan dengan badan atau pelaku usaha saat ada permasalahan. “Konsumen selalu inferior atau dalam kondisi terlemah,” jelasnya.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

 

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.

MoneySmart.id adalah portal finansial terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, kami berdedikasi untuk menjadi pemandu Anda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Tentang Kami

IKUTI KAMI DI

Say Hello!

(021) 3005 6456

[email protected]

Jl Benda No. 92,
Jakarta Selatan, Indonesia 12560

Singapore Indonesia Hong Kong Philippines Taiwan