Menteri Agama Fachrul Razi berjanji akan membantu keberangkatan umrah korban First Travel secara bertahap. Menag berharap jemaah menyiapkan dana tambahan agar bisa berangkat.
“Kemudian nanti kami coba inventarisasi. Setelah kami inventarisasi, katakanlah ketemu nggak terlalu banyak dia misalkan bayarnya hanya Rp 12 juta. Sebetulnya kita katakan (biaya umrah) paling sedikit Rp 20 juta. Mungkin kita minta dia tambah Rp 8 juta,” kata Fachrul.
Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR, pada Kamis (29/11/2019).
“Kemudian akan kami coba susupkan ke beberapa travel yang selama ini dalam tanda petik sudah punya keuntungan agak banyaklah selama menjalankan haji,” ujar Fahrul.
Pengacara jemaah, Mustolih Siradj mengapresiasi karena menjadi terobosan di tengah kebuntuan. Untuk membuktikan ucapannya, Menag diminta benar-benar serius. Sebab ada hal-hal yang harus diperjelas lebih jauh.
“Misalnya apa landasan hukumnya, bagaimana mekanisme pendaftaran, pemberangkatan dan verifikasi Jemaah. Travel mana yang akan ditunjuk untuk memberangkatkan. Dari mana sumber dana utama yang akan digunakan, dari pos APBN atau ada sumber lain, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pemberangkatan dan pemulangan Tanah Mekkah, apakah kebijakan ini murni inisiatif Menag atau juga diketahui oleh Presiden,” cetus Mustolih.
Penipuan Rugikan Puluhan Ribu Jemaah
Sebagaimana diketahui, First Travel melakukan penipuan dan pencucian uang dari menghimpun dana jemaah. Tercatat sedikitnya 63 ribu jemaah belum bisa berangkat dengan nilai uang Rp 900 miliar menguap entah ke mana.
Atas kejahatannya, pemilik First Travel Andika dihukum 20 tahun penjara, Anniesa 18 tahun penjara dan Kiki 15 tahun penjara. Masalah belakangan menjadi rumit karena aset First Travel sudah susut dan sebagian dirampas negara. 63 Ribuan jemaah hingga kini belum ada harapan terbang ke tanah suci.
Pemilik First Travel sendiri kini telah divonis bersalah dan dipenjara. Semantara hartanya disita oleh negara dan kabarnya akan dilelang. Hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra karena hasil lelang akan diberikan ke negara.