Banner ImageBanner Image

Kena PHK? Ini Daftar Tunjangan yang Berhak Kamu Dapatkan!

2 menit
Pixabay
Pixabay

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersiapkan dua kebijakan baru terkait pemberian tunjangan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Bersama beberapa instansi terkait, langkah itu dilakukan agar pekerja tidak memiliki kekhawatiran saat terkena PHK.

Kebijakan pertama berupa pemberian tunjangan biaya hidup atau yang disebut program Unemployment Benefit (UB). Kebijakan kedua berupa tunjangan pengembangan kemampuan atau program Skill Development Fund (SDF).

Disamping memberikan bantuanpemenuhan biaya hidup pasca PHK, tunjangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuan korban PHK dalam upaya mendapatkan pekerjaan baru.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, pemberian tunjangan rencananya akan dilakukan selama kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Sumber dana untuk kebijakan ini masih dalam kajian namun bisa diambil dari beberapa opsi, seperti dikutip dari katadata.co.id.

Diantaranya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana kompensasi tenaga kerja asing (TKA), dan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Angka Pengangguran

Pixabay
Ilustrasi Pengangguran (Pixabay)

Upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2018 misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,04 juta orang.

Sementara di tahun 2016, angka pengangguran berada di posisi 7,03 juta orang. Sedangkan di tahun 2015, angkanya mencapai 7,56 juta orang. Jika diperhatikan dengan seksama angkanya terus menurun dalam 3 tahun terakhir.

Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Pekerja meninggal dunia
  • Jangka waktu kontak kerja telah berakhir
  • Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  • Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Adapun ganti rugi yang diberikan adalah sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sehingga bagi kamu yang terkena PHK tak perlu khawatir. Pahami hak dan kewajiban kamu sebagai tenaga kerja. Jangan lupa juga untuk memastikan apakah PHK yang dilakukan oleh perusahaan tempat kamu bekerja sesuai prosedur dan undang-undang tenaga kerja atau tidak.

 

Ayyi Hidayah
Ayyi Hidayah

Pecinta film yang senang berinvestasi. Menulis merupakan passion, menjadi perencana investasi merupakan panggilan hati

MoneySmart.id adalah portal finansial terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, kami berdedikasi untuk menjadi pemandu Anda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

IKUTI KAMI DI

Say Hello!

(021) 3005 6456

[email protected]

Jl Benda No. 92,
Jakarta Selatan, Indonesia 12560

MoneySmart Singapore MoneySmart Indonesia MoneySmart Hong Kong