Pemerintah Batasi Fitur-Fitur Media Sosial, Ini Alasannya

2 menit
rudiantara media sosial
Menkominfo Rudiantara. (Twitter)

Pada Rabu, 22 Mei 2019, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bakal membatasi sejumlah fitur di media sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hal negatif pascakerusuhan yang terjadi sejak Selasa, 21 Mei 2019 di sejumlah kawasan di Jakarta.

Jadi, pasti kamu merasakan kan, beberapa jam terakhir, kita kesulitan buat berkirim foto. Hal itu juga yang dirasakan banyak netizen dan mengeluhkannya lewat medsos.

Dikutip dari Okezone, Menteri Kominfo Rudiantara menyebutkan bahwa para pengguna internet akan mengalami kelambatan apabila menggunakan layanan data seperti download atau upload konten foto dan video dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan.

“Teman-teman akan mengalami kelambatan kalau kita download atau upload video. Kemudian juga poto, karena mengapa, viralnya, mudaratnya ada di sana. Tetapi sekali lagi, ini secara bertahap,” kata Rudiantara dalam konferensi pers yang digelar bersama Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan beberapa pejabat pemerintahan lain.

Apa alasan Pemerintah batasi fitur media sosial

Secara umum, hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan stabilitas negara. Selain itu, pembatasan juga dilakukan untuk mencegah beredarnya hal negatif dan provokasi kepada masyarakat.

“Kita tahu modusnya posting di media sosial di Instagram Facebook dalam bentuk meme foto kemudian di screen capture, viralnya bukan di media sosial viralnya di messaging sistem Whatsapp. Kita semua akan mengalami pelambatan jika kita upload video dan foto untuk saat ini,” jelas Rudiantara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan sekali lagi, hal ini dilakukan demi keamanan negara.

“Kami juga sangat menyesalkan tapi ingin mengajak upaya untuk mengamankan negeri. Kita berkorban 2 hingga 3 hari untuk tidak mengirim gambar. Iya teks masih bisa,” tegas Wiranto.

Seperti kita ketahui bersama, kerusuhan terjadi pada Selasa 21 Mei malam hingga Rabu 22 Mei dini hari. Dalam konferensi pers tersebut dikatakan pula oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa massa perusuh bukanlah bagian dari massa demonstran yang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak Selasa siang.

Ruben Setiawan

Pembelajar yang selalu mencoba hal-hal baru untuk dipahami. Semoga selalu bisa memberikan informasi bermanfaat bagi pembaca.