Fintech Makin Menjamur, OJK Gaspol Dengan Pangkas Waktu Izin

2 menit
OJK Genjot Fintech (Shutterstock)
OJK Genjot Fintech (Shutterstock)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyelaraskan kebijakan maupun regulasi guna mendorong inovasi pada sektor keuangan dalam negeri. Melalui Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit), OJK memangkas waktu proses pencatatan perusahaan rintisan financial technology (fintech) yang hanya memakan waktu selama dua pekan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, selama ini proses pencacatan dilakukan secara manualdan memakan waktu yang lama, dengan kehadiran Gesit para pelaku fintech tidak perlu lagi membawa dokumen-dokumen ke kantor OJK.

“Jadi pencatatan kita lakukan, tidak butuh waktu lama, mungkin bisa dua minggu. Yang penting lengkap dokumennya,” ujar Nurhaida di Jakarta.

Nurhaida mengatakan, sebelum beroperasi dan melayani konsumen, fintech di Indonesia wajib tercatat di OJK. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan. Setelah tercatat di Gesit, lanjutnya, fintech tersebut akan masuk ke regulatory sandbox. Mereka kemudian dipilah berdasarkan kategori dan model bisnis.

Berdasarkan data OJK, hingga Juli 2019, terdapat sebanyak 48 penyelenggara IKD yang tercatat di OJK. Mereka terbagi dalam 15 klaster yaitu aggregator, credit scoring, claim service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, funding agent, online distress solution, online gold depository, project financing, social network and robo advisor, block-chain based, verification non-CDD, tax and accounting dan e-KYC.

Regulasi Tak Menghambat Inovasi

Sementara itu, Nurhaida menegaskan, OJK selalu berupaya membuat regulasi yang baik dan tidak menghambat inovasi yang terjadi,dan mempertimbangkan kondisi industri fintech kedepan, selain perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian, sebab saat ini data pribadi menjadi sangat penting.

“Intinya secara regulasinya, prinsipnya melakukan market conductSehingga, regulasi akan dibuat sedemIkian rupa agar tidak menghambat inovasi-inovasi yang ada. Tetapi, mempertimbangkan dan mengedepankan perlindungan konsumen,” paparnya.

Selain itu, menghadapi pertumbuhan bisnis fintech yang semakin populer, regulator tengah menyiapkan regulasi kategori atau klaster financial technology (fintech). Upaya ini guna menyeimbangkan ekosistem online dan offline inovasi keuangan digital di Indonesia.

Nurhaida mengatakan, hingga saat ini hanya ada dua klaster yang peraturannya telah berdiri sendiri yakni Fintech Peer to Peer (P2P) lending dalam Peraturan OJK (POJK) 2017 dan Fintech Equity Crowdfunding dalam POJK 37 2018. 

Padahal, saat ini banyak sekali model bisnis fintech yang berkembang di Indonesia, dan ini menjadi tantangan bagi pengawas dalam mengatur dan mengawasi para fintech yang beroperasi.

“Nanti ke depan mungkin salah satu challenge-nya adalah kita membuat POJK ini seperti apa dan pada saat berapa banyak pesertanya, sehingga perlu dibuatkan satu peraturann khusus tentang itu,” paparnya.

“Semua ini dijalankan karena tugasnya regulator adalah menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, teknologi akan sebanyak mungkin dimasukan ke dalam bisnis company, seperti bank, asuransi dan lain-lain. Hal ini akan membantu dalam decision making, maupun datanya,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.