Buat yang Punya Usaha Kecil-Kecilan, Gini Cara Hitung Pajak UMKM Terbaru

4 menit
Bagaimana cara hitung pajak UMKM?
Bagaimana cara hitung pajak UMKM?

Kamu pastinya udah tahu kalau setiap warga negara yang punya penghasilan itu wajib bayar pajak. Aturan ini juga berlaku buat pengusaha. Nah, pajak yang wajib dibayar oleh pengusaha itu banyak macamnya. Salah satunya adalah pajak UMKM.

Kalau kamu baru-baru ini merintis usaha yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kudu tahu nih apa itu pajak UMKM dan gimana cara menghitungnya. Tujuannya, agar usaha kamu dapat legalitas alias diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Dalam artikel kali ini, Moneysmart mau kupas pajak UMKM ini dan gimana cara menghitungnya. Simak ulasannya berikut ini.

Pajak UMKM terbaru dikenakan tarif 0,5 persen

Pajak UMKM terbaru 0,5%. (Twitter/@BKNgoid)
Pajak UMKM terbaru 0,5%. (Twitter/@BKNgoid)

Belum lama ini ada kabar gembira buat pelaku UMKM. Soalnya tarif pajak UMKM yang sebelumnya 1 persen diturunkan menjadi 0,5 persen.

Perubahan ini disahkan Presiden Joko Widodo lewat peluncuran Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berlakunya pajak UMKM 0,5 persen ini mulai efektif sejak 1 Juli 2018 yang lalu.

Satu hal nih yang perlu digarisbawahi. Peraturan baru tersebut menentukan Pajak Penghasilan Final atau PPh Final buat wajib pajak yang mencetak omzet (bruto) hingga Rp 4,8 miliar.

Bukan tanpa alasan perubahan pajak UMKM ini dilakukan. Pemerintah berharap, dengan pemberlakukan peraturan ini pelaku UMKM gak merasa terbebani dengan besaran pajak yang berlaku. Dengan begitu, pelaku UMKM secara finansial mampu mengembangkan usahanya.

Selain itu, ada alasan-alasan lain kenapa pajak UMKM diturunkan. Berikut ini diantaranya:

  • Pemerintah pengin mendorong peran masyarakat buat terjun ke kegiatan ekonomi formal.
  • Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
  • Memberikan keadilan bagi UMKM karena perhitungan pajak di PP 46 dinilai memberatkan.
  • Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara.

Usaha apa aja yang digolongkan UMKM?

Objek pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)
Objek pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)

Banyak yang bertanya, apa yang mendasari suatu usaha dikategorikan sebagai UMKM? Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di undang-undang tersebut, UMKM itu dibagi berdasarkan jumlah aset dan total omzet penjualan. Seperti ini pembagiannya.

Usaha mikro

  • Disebut usaha mikro kalau punya kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta. Kekayaan tersebut gak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • Punya hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta.

Usaha kecil

  • Disebut usaha kecil kalau punya kekayaan bersih > Rp 50 juta – Rp 500 juta. Kekayaan tersebut gak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • Punya hasil penjualan tahunan > Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah

  • Disebut usaha kecil kalau punya kekayaan bersih > Rp 500 juta – Rp 10 miliar. Kekayaan tersebut gak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • Punya hasil penjualan tahunan > Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Gini lho cara hitung pajak UMKM

Hitung pajak UMKM itu simpel lho. Gak serumit yang kamu bayangkan deh pokoknya. Kamu tinggal mengalikan tarif pajak 0,5 persen dengan omzet atau peredaran bruto tiap bulan.

Sebagai contoh, Pak Yuu punya usaha kuliner kecil-kecilan yang udah jalan 2 tahun. Tiap bulannya Pak Yuu dapat omzet yang gak menentu. Namun, rata-rata setahunnya bisa mencapai Rp 300 juta.

Dengan omzet yang sebesar itu, berapakah pajak UMKM yang dibayar Pak Yuu? Detail perhitungannya adalah sebagai berikut:

Januari

Omzet: Rp 25 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 25 juta = Rp 125 ribu

Februari

Omzet: Rp 23 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 23 juta = Rp 115 ribu

Maret

Omzet: Rp 27 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 27 juta = Rp 135 ribu

April

Omzet: Rp 20 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 20 juta = Rp 100 ribu

Mei

Omzet: Rp 28 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 28 juta = Rp 140 ribu

Juni

Omzet: Rp 27 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 27 juta = Rp 135 ribu

Juli

Omzet: Rp 22 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 22 juta = Rp 110 ribu

Agustus

Omzet: Rp 23 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 23 juta = Rp 115 ribu

September

Omzet: Rp 26 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 26 juta = Rp 130 ribu

Oktober

Omzet: Rp 27 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 27 juta = Rp 135 ribu

November

Omzet: Rp 28 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 28 juta = Rp 140 ribu

Desember

Omzet: Rp 24 juta

PPh Final: 0,5 persen x Rp 24 juta = Rp 120 ribu

Jadi, pajak UMKM PPh Final yang dibayarkan Pak Yuu selama setahun sebesar:

Rp 135 ribu + Rp 115 ribu + Rp 135 ribu + Rp 100 ribu + Rp 140 ribu + Rp 135 ribu + Rp 110 ribu + Rp 115 ribu + Rp 130 ribu + Rp 135 ribu + Rp 140 ribu + Rp 120 ribu = Rp 1,51 juta

Gimana caranya bayar pajak UMKM?

Cara bayar Pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)
Cara bayar Pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)

Ada dua cara nih buat kamu pelaku UMKM untuk setor pajak ini:

  1. Setor sendiri tiap bulan

Kamu bisa menyetor pajak tiap bulan dengan menggunakan Kode Billing. Penyetoran dilakukan di bank, kantor pos, ATM, EDC, dan internet banking.

  1. Dipotong atau dipungut

Kalau memilih cara ini, kamu harus lebih dulu mengajukan permohonan ke KPP agar diterbitkan Surat Keterangan kalau kamu dikenai PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Hal-hal penting soal pajak UMKM ini jangan sampai diabaikan ya!

Yang tidak dikenakan Pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)
Yang tidak dikenakan Pajak UMKM. (Twitter/@BKNgoid)

Gak cuma perhitungan pajak UMKM ini yang perlu diketahui, ada hal-hal penting lainnya yang perlu kamu tahu. Hal-hal ini jangan sampai diabaikan dalam urusan pembayaran pajak UMKM PPh final. Apa aja hal-hal tersebut?

  • Pajak UMKM ini merupakan PPh final. Itu berarti pajak ini cuma berlaku buat wajib pajak orang atau badan yang punya omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar sesuai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018.
  • PPh final ini gak berlaku selamanya alias ada jangka waktunya, tergantung dari wajib pajaknya. Kalau wajib pajak pribadi, jangka waktu pengenaannya 7 tahun. Sementara wajib pajak badan, jangka waktu pengenaannya 4 tahun. Terus wajib pajak badan perseroan terbatas, jangka waktu pengenaannya 3 tahun.
  • Buat yang omzet usahanya lebih dari Rp 4,8 miliar, pajak yang berlaku adalah PPh Pasal 17 dalam Undang-Undang PPh.
  • Ada beberapa wajib pajak yang gak punya kewajiban bayar PPh final, yaitu wajib pajak yang memilih dikenai tarif Pasal 17, persekutuan komanditer atau CV, firma, wajib pajak badan yang dapat fasilitas PPh, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Nah, itu tadi penjelasan pajak UMKM PPh final. Tarif terbarunya yang udah sedemikian murah tentu aja gak bikin pelaku UMKM terbebani buat bayar pajak. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa mengoptimalkan usahanya dan negara terus dapat perolehan pajak. (Editor: Ruben Setiawan)

Boby
Boby

Lama bergelut dengan ensiklopedia. Kini fokus dengan urusan finansial. Di mana pun berada selalu berusaha sajikan karya yang terbaik. Semoga bermanfaat!

MoneySmart.id adalah portal finansial terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, kami berdedikasi untuk menjadi pemandu Anda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

IKUTI KAMI DI

Say Hello!

(021) 3005 6456

[email protected]

Jl Benda No. 92,
Jakarta Selatan, Indonesia 12560

MoneySmart Singapore MoneySmart Indonesia MoneySmart Hong Kong