Ekonomi Lesu, Benarkah Swasta Gak Minat Bangun Ibu Kota Baru?

2 menit
Ibu Kota Baru (Shutterstock)
Ibu Kota Baru (Shutterstock)

Rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur menjadi agenda pemerintah yang tidak mudah dilaksanakan. Selain membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan angaran negara juga menjadi faktor berhasil tidaknya perpindahan Ibu Kota tersebut.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengungkapkan, dengan perkembangan ekonomi yang tengah bergejolak saat ini, pihsak swasta tidak berminat dalam membangun Ibu Kota baru.

Sebab, dari skema pembiayaan yang telah dikeluarkan pemerintah, biaya pembangunan Ibu Kota baru yang berasal anggaran negara hanya sebesar 19 persen. Sisanya pemerintah akan melibatkan badan usaha swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

Berdasarkan rinciannya, sebanyak 19,2 persen dana berasal dari APBN atau sekitar Rp 89,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka dan markas TNI.

Kemudian, 54,4 persen dana akan berasal dari skema KPBU, atau sekitar Rp 253,4 triliun. Dana ini bakal dialokasikan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif (seperti gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lainnya), infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN, sarana kesehatan dan pendidikan, museum serta fasilitas pendukung.

Penggunaan Dana

Kemudian sisanya, 26,4 persen berasal dari swasta, kira-kira Rp 123,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

“Infrastruktur bangun sana sini, swasta tuh tidak banyak yang minat. Soalnya kondisi ekonomi sekarang lagi tidak enak,” Ujar Bhima di Jakarta. Kemudian, selain kondisi ekonomi yang tidak menentu, jangka waktu untuk balik modal juga relatif lama. Dengan ini banyak pihak swasta yang kurang berminat masuk dalam skema pemerintah.

“Infrastruktur itu proyek yang jangka panjang sekali baru kembali modal,” imbuhnya.

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan laporan Bank Dunia, yang menyatakan pihak swasta hanya berkontribusi 10 persen dari total proyek infrastruktur.

Kemudian berdasarkan data Bank Dunia, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia memang cukup rendah. “Faktanya dari data Bank Dunia pernah bilang, keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur kurang dari 10 persen. Jadi 100 persen kue itu, 10 persen itu swasta. Jadi dalam range yang cukup panjang. Kalau tidak salah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,” tambah Bhima.

Selain masih minimnya keterlibatan swasta, saat ini ekonomi global masih dibayang-bayangi potensi resesi. Dia menilai kondisi ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah pemindahan Ibu Kota sudah tepat saat ini atau malah membebani ekonomi nasional.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.