Belum Diatur, Indonesia Kecolongan Perang Tarif Transportasi Online

3 menit
Tranportasi Online Perang Tarif (Shutterstock)
Tranportasi Online Perang Tarif (Shutterstock)

Permasalahan tarif transportasi online terus menjadi polemik. Selain adanya ketidakpastian hukum tarif angkutan daring, juga belum ada titik terang bagi konsumen, pengemudi, hingga aplikator.

Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf mengatakan, praktek promo tidak wajar yang mengarah pada praktek jual rugi (predatory pricing) bisa merugikan mitra pengemudi transportasi online. Itu akan menghilang posisi tawar terhadap aplikator.

“Hilangnya posisi tawar mitra pengemudi akibat cuma ada satu pemain dominan di pasar sudah terjadi di Singapura dan Filipina. Saat Uber hengkang dari Asia Tenggara. Buktinya, komisi pengawas persaingan usaha kedua negara menjatuhkan sanksi kepada pemain yang mengakuisisi Uber,” ungkap Syarkawi kepada Moneysmart.id.

Syarkawi menambahkan, seperti yang diungkap oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), saat Grab menjadi pemain monopoli di Singapura. KPPU Singapura (CCCS) menerima komplain dari mitra pengemudi.

Utamanya tentang kenaikan tingkat komisi yang diambil oleh aplikator dari penghasilan driver.

Kasus Persaingan Tidak Sehat 

Menurut CCCS, Grab juga sempat mengurangi jumlah poin insentif yang didapatkan driver (lewat program GrabRewards Scheme) di bulan Juli 2018. Selain meningkatkan syarat performa driver untuk mendapatkan poin tersebut.

Setelah monopoli, Grab juga ditemukan telah memberlakukan kewajiban esklusifitas (exclusivity obligations) kepada perusahaan taksi. Bahkan juga ke perusahaan sewa mobil dan mitra drivernya.

Temuan-temuan oleh CCCS ini berakhir pada denda lebih dari Rp 140 miliar yang harus dibayarkan oleh Grab.

Di negara lain, Philippine Competition Commission (PCC) juga menemukan kasus serupa. Bahwa sejak Grab menjadi pemain dominan di Filipina, perusahaan tersebut gagal menjaga persaingan sehat pada harga.

Selain promosi pelanggan, insentif driver, dan kualitas layanan. Sehingga berakhir pada denda dari KPPU Filipina (PCC) sebesar Rp 4 miliar.

Indonesia Kecolongan Tarif Diskon

Belajar dari banyak kasus tersebut, Syarkawi mengatakan, Indonesia telah berupaya dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat pada sektor transportasi online. Akan tetapi tarif promosi atau diskon yang berlebihan luput dari aturan yang  dibuat pemerintah Indonesia.

“Pemerintah sudah berupaya mengatur transportasi online melalui Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 348/2019 dalam bentuk batas tarif. Namun sayangnya, praktek promo berlebihan malah luput dari kedua peraturan ini. Padahal praktek ini yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,” ungkapnya.

Syarkawi mengatakan, pembuktian adanya persaingan tidak sehat atau praktek predatory pricing bisa dilakukan. Namun pihak berwenang dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membutuhkan waktu lama.

Akan tetapi perlu perhatian dari pemerintah membuat regulasi yang menjamin iklim usaha yang sehat.

Solusi Persaingan Sehat

Menurut Syarkawi, pemerintah harusnya sudah bisa melakukan upaya mencegah adanya praktek predatory pricing. Selain juga menjaga persaingan usaha di industri ekonomi digital tetap sehat.

Diantaranya dengan belajar dari praktek yang sudah terjadi di negara tetangga dan di Industri lain di tanah air.

Pemerintah, kata Syarkawi, bisa memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia dengan mengatur dua unsur. Pertama persaingan yang sehat antara pemain, dan kedua perlindungan konsumen.

“Persaingan yang sehat antara pemain dibutuhkan untuk mendorong terciptanya inovasi, produktivitas, serta penanaman modal yang lebih tinggi. Persaingan yang sehat juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Karena perusahaan yang lebih kecil bisa memiliki kesempatan untuk bersaing, dan perusahaan yang lebih besar tidak berkuasa tanpa batas,” paparnya.

Sementara bagi konsumen, persaingan menjadi menguntungkan. Karena dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberikan lebih banyak pilihan.

Ancaman terhadap persaingan usaha yang sehat datang dari dua sumber. Pertama praktek bisnis yang menghambat persaingan dan kedua peraturan pemerintah yang memberatkan persaingan.

“Dalam kasus transportasi online, negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman bagi iklim persaingan usaha sehat. Hanya gara-gara perilaku salah satu perusahaan yang promo jor-joraan dan menjurus pada matinya pesaing-pesaing lain,” tambah Syarkawi.

Tarif Diskon Perlu Diatur

Syarkawi Rauf menegaskan, bahwa sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang peraturan di transportasi online. Khususnya Permenhub 12/2019 untuk memastikan praktek persaingan tidak sehat berbalut promo tidak terus berlanjut.

Sebab ini rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Selain juga akan menjadi preseden yang tidak baik bagi industri lain di Indonesia.

Lebih jauh, Syarkawi memberikan usulan bahwa Permenhub 12/2019 dapat dikaji ulang. Agar dapat membatasi praktek promo berlebihan yang dilakukan oleh operator transportasi online dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan operator tersebut.

Selain itu, memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar peraturan batasan promo berlebihan.

“Kami berharap agar regulator serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memprioritaskan iklim persaingan usaha yang sehat. Kami mendukung langkah regulator untuk mengkaji ulang peraturan khususnya Permenhub 12/2019.

Hal ini sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap indikasi praktek persaingan tidak sehat di industri transportasi online,” tegas Syarkawi Rauf.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.