Tok Tok, UMP Tahun Depan Bakal Naik 8,51 Persen! Gaji Ikutan Naik

2 menit
Ilustrasi kenaikan UMP (Shutterstock)
Ilustrasi kenaikan UMP (Shutterstock)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 mendatang sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP ini dihitung berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 16 Oktober 2019 ini menyampaikan kenaikan UMP tahun depan berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tercatat, dalam Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 lalu. Inflasi pada tahun ini sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

“Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK tahun 2020 mendatang sebesar 8,51 persen. Berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen,” kutip Surat Edaran tersebut.

Gubernur Wajib Naikkan Upah

Sementara itu, dengan terbitnya keputusan tersebut, Surat Edaran (SE) itu mengatur hal lain yakni, Gubernur seluruh Indonesia wajib melakukan penetapan besaran upah minimum propinsi tahun 2020. 

Kemudian, Gubernur juga bisa menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota tertentu yang mampu membayar UMP lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan pemerintah. Dalam penetapan tersebut, Gubernur juga perlu memperhatikan Dewan Pengupahan Provinsi. 

Secara teknis, besaran kenaikan tahun 2020 akan ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing kepala daerah pada 1 November 2019 mendatang.

Sementara UMK akan diumumkan paling lambat 21 November 2019. Setelah ditetapkan dan diumumkan UMP dan UMK akan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2020.

“UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,” kutip SE tersebut.

Sebagai informasi, Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. 

Perbedaan UMP dan UMK tampak jelas dari besaran gaji yang ditetapkan. Aturannya nih UMK harus lebih besar dari UMP dan besaran ini diputuskan gubernur.

Sejak akhir tahun 2018 yang lalu, besaran upah minimum telah ditetapkan besarannya. Penetapan tersebut diketahui dari terbitnya keputusan atau peraturan gubernur di tiap-tiap provinsi. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan kenaikan ditetapkan kepala daerah atau gubernur selambat-lambatnya 60 hari sebelum waktu berlakunya upah minimum.

Sementara penetapan UMK diputuskan kepala daerah atau gubernur selambat-lambatnya 40 hari sebelum waktu berlakunya upah minimum.

Peninjauan besaran UMR menurut peraturan dilakukan setahun sekali. Dalam penetapannya, gubernur harus mempertimbangkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

Pasalnya, usulan yang disampaikan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dibuat berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Pramdia Arhando
Pramdia Arhando

Atlet renang yang gagal, tapi pernah jadi juara. Kini masuk dunia jurnalistik dan finansial. Semua tulisan di sini dari fakta dan kisah nyata.