Ramai Pembahasan Unicorn di Topik Debat Capres, Prabowo Ingatkan soal Regulasi

4 menit
Prabowo Subianto mengingatkan regulasi soal unicorn saat debat capres 2 (Instagram/@prabowo)
Prabowo Subianto mengingatkan regulasi soal unicorn saat debat capres 2 (Instagram/@prabowo)

Unicorn merupakan salah satu topik menarik yang dibahas dalam debat capres 2, Minggu 17 Februari malam. Tema yang dilontarkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kini jadi topik hangat pembicaraan.

Saat itu, Jokowi menanyakan tentang perkembangan perusahaan startup Indonesia kepada Ketua Umum Gerindra tersebut.  

“Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk dukung pengembangan unicorn di Indonesia?” tanya Jokowi kepada Prabowo, di Hotel Sultan, Jakarta.

“Yang bapak maksud unicorn? Yang online-online itu?” jawab Prabowo bertanya balik kepada suami Iriana Joko Widodo itu.

Meski terkesan kurang siap dan bingung, pria 67 tahun itu justru menyindir Jokowi karena perusahaan startup ini mempercepat uang lari ke luar negeri.

Langkah Prabowo itu menunjukkan dia berpikir dua-tiga langkah ke depan akan pentingnya terhadap kewaspadaan mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.

Lantas, apa sih unicorn yang kini menjadi perbincangan hingga trending di Twitter dan rencana pemerintah memberlakukan pajak kepada e-commerce.

Untuk mengetahuinya lebih jauh, simak rangkuman MoneySmart di bawah ini:

Mengenal Unicorn

Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)
Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)

Beberapa literatur sampai lembaga riset internasional menuliskan, unicorn adalah sebuah perusahaan startup yang memiliki valuasi nilai hingga US$ 1 miliar. Valuasi startup merupakan nilai ekonomi dari bisnis yang dilakukan sebuah startup.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pernah menyampaikan, di tahun 2019 ini pemerintah menargetkan akan ada lima startup di Indonesia.

Indonesia saat ini, berdasarkan beberapa riset yang disebut Jokowi, memiliki empat perusahaan rintisan. Yaitu, Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak.

Baca juga: 4 Bos Startup Unicorn Tanah Air Ini Masuk Daftar Orang Terkaya RI

Regulasi pemerintah

Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)
Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)

Saat debat semalam, Prabowo memang terkesan kurang siap saat dilontarkan pertanyaan tentang topik satu ini oleh Jokowi.

Setelah memastikan yang dimaksud sesuai dengan persepsinya, Prabowo langsung menjawab yang akan dilakukannya untuk mendukung dari sisi regulasi.

“Kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, pesat-pesatnya berkembang jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar mereka,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia memaparkan, saat ini para pelaku perusahaan rintisan dinilai terbebani karena tambahan regulasi maupun pajak dari pemerintah dalam perdagangan online.

“Ini yang mereka mengeluh, jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan bisnis seperti itu. Luar biasa pesat dan memungkinkan peluang besar, saya sangat dukung hal seperti itu,” imbuhnya.

Mendengar jawaban Prabowo, Jokowi sebagai petahana pun menanggapi, pemerintah sudah menyiapkan program 1.000 startup baru.

“Nanti kita link dengan inkubator global. Kita juga membangun Palapa Ring di Indonesia barat 100% selesai, tengah 100%, dan di timur 90% selesai dan insya Allah di Juni selesai,” ungkapnya.

Baca juga: 8 Seleb Tim Pemenangan Jokowi dan Prabowo, dari Cathy Sharon Sampai Eko Patrio 

Pemberlakuan pajak

Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)
Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)

Pernyataan Prabowo tentang regulasi pemerintah mengenai aturan perpajakan untuk pelaku e-commerce yang akan mulai 1 April mendatang memang telah diberlakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 31 Desember 2018.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi beleid anyar itu seperti dikutip dari siaran pers di situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id.

Dengan keluarnya aturan itu, diharapkan para pelaku usaha bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Berlakunya peraturan ini mewajibkan penyedia platform marketplace memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP, menurut PMK, juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace, kendati dia memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil seperti diatur dalam PMK mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Aturan anyar ini juga mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang menyerahkan barang atau jasa secara elektronik melalui Penyedia Platform Marketplace seperti dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK.

Berdasarkan beleid ini, pengusaha kena pajak, baik pedagang maupun penyedia jasa yang melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak secara elektronik melalui aplikasi wajib melakukan hal-hal berikut ini.

Yaitu, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar sepuluh persen dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, melalui beleid ini, pengusaha kena pajak baik pedagang maupun penyedia jasa diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPN.

Pengurangan pajak 100 persen

Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)
Jokowi dan Prabowo saat debat capres 2 (Instagram/@kpu_ri)

Sementara itu, selain memberlakukan aturan pajak pada pelaku e-commerce, pemerintah juga akan perhatian kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi.

Salah satu bentuknya, super deductible tax atau pengurangan pajak 100% untuk vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D).

“Kita sedang dalam proses pembicaran untuk memberikan super deductible tax kepada swasta dalam rangka pengembangan SDM dan inovasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong perusahaan startup,” ungkap Jokowi.

“Seperti Go-Jek, Traveloka, Wikipedia atau Bukalapak untuk memajukan ekonomi Indonesia,” sambungnya di Istana Negara sebelum debat kedua, Sabtu 16 Februari lalu.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, Indonesia harus mendorong anak-anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas. Pemerintah juga ingin mendorong UMKM dari offline masuk ke online sistem marketplace.

Pernyataan Jokowi mengenai pengurangan pajak dalam rangka pengembangan SDM dan inovasi dipaparkannya usai bertemu dengan Achmad Zaky, CEO Bukalapak di Istana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, Zaky meluruskan pernyataan di Twitter yang sempat menjadi viral.

Dia mengkritisi dana riset dan pengembangan Indonesia yang lebih kecil dibandingkan negara lain, termasuk cuitannya soal “presiden baru”.

Chaerunnisa
Chaerunnisa

Senang menulis dan belajar banyak hal. Semoga karya saya selalu bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua.