Yuk, Sosialisasikan Layanan Khusus Konsumen Sistem Pembayaran BI!

2 menit

Ada sebab, ada akibat. Sistem pembayaran di tanah air terus meningkat. Yang artinya makin banyak konsumen produk sistem pembayaran yang berhak mendapat perlindungan. Bank Indonesia (BI) pun tanggap. BI telah mengesahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor16/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran. Jasa sistem yang dimaksud mencakup:

– instrumen pemindahan dan penarikan dana,

– kegiatan transfer dana,

– alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti kartu kredit, ATM, dan debet;

– uang elektronik

– serta penyediaan dan penyetoran uang Rupiah.

Sebagai pelaku pelaku transaksi sistem pembayaran, seberapa paham kah Anda mengenai hak-hak sebagai konsumen? Seberapa bijak kah Anda dalam mengambil keputusan untuk menggunakan jasa tersebut? Faktanya, masih banyak konsumen di Indonesia yang memutuskan untuk menggunakan suatu produk sistem – tanpa menelaah informasi lebih dalam. Munculnya korban praktik penipuan dan keluhan putus asa karena tidak diberi akses untuk menyelesaikan pengaduan – pun bukan merupakan hal yang asing di telinga.

Sejak Agustus 2013 hingga Januari 2014, BI sendiri menerima 480 permintaan informasi dan 71 pengaduan. Mayoritasnya, termasuk 86% dari total pengaduan, terkait kartu kredit. Ini lah yang menjadi salah satu dasar dibuatnya Peraturan tersebut di atas, hingga akhirnya disahkan di awal tahun 2014. BI pun mengimplementasikannya lebih lanjut dengan membentuk divisi khusus, yakni ‘Layanan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran kepada Bank dan Lembaga Selain Bank’. “Divisi Layanan Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran ini khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang memanfaatkan jasa sistem ini dengan cara memberikan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi,” terang Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas.

Bagaimana cara kerja sistem pembayaran ini?

Jadi sekarang, para konsumen yang mencari informasi kredibel mengenai suatu produksi stem pembayaran, tahu harus kemana. Divisi khusus ini pun akan memberikan konsultasi jika Anda mengalami kesulitan sebagai konsumen jasa sistem pembayaran. Kemudian, fasilitasi yang dilansir Bapak Ronald Waas di atas lebih ditargetkan terhadap kasus dan sengketa antara konsumen dengan penyelenggaraan sistem ini.

Peraturan BI yang didampingi oleh adanya divisi khusus ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kewajiban pihak-pihak penyelenggara sistem ini untuk melindungi konsumennya. Sanksi pelanggaran menjadi semakin tegas, mulai dari teguran hingga pencabutan izin.

Baik konsumen dan penyelenggara pun dapat saling memberi keamanan dan kenyamanan. Ya, balik lagi ke prinsip berjualan: pelanggan puas, bisnis pun lancar. Demikian ulasan KreditAja.com mengenai layanan khusus konsumen sistem pembayaran oleh BI.

Sebelumnya, KreditAja.com juga mengulas tentang peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sistem operasional perbankan, BI dan OJK memang bersinergi dalam ranah pengawasan berbeda yang saling melengkapi. Akhir kata, upaya-upaya perlindungan yang konkrit seperti jasa sistem pembayaran ini patut kita ketahui dan sosialisasikan. Pasalnya, kita sebagai konsumen memang memiliki hak untuk dilindungi.

MoneySmart
MoneySmart

MoneySmart adalah portal finansial terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, kami berdedikasi untuk menjadi pemandu Anda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

MoneySmart.id adalah portal finansial terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, kami berdedikasi untuk menjadi pemandu Anda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

IKUTI KAMI DI

Say Hello!

(021) 3005 6456

[email protected]

Jl Benda No. 92,
Jakarta Selatan, Indonesia 12560

Singapore Indonesia Hong Kong Taiwan